Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan
A. Mayarakat Pedesaan
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat
istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah
Kabupaten.
Desa menurut Widjaja (2003) dalam bukunya Otonomi Desa menyatakan
bahwa :
Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan
pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat
Desa juga merupakan suatu kesatuan hukum dimana bertempat
tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Desa merupakan perwujudan
atau kesatuan goegrafi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat
ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik
dengan daerah lain.
Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah
Daerah, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai
kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah,
langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri
dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa desa
ialah suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum pada
batas-batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat yang dimana corak masyarakatnya ditandai dengan
kebersamaan dan keramahtamahan. Selain itu bisa disimpulkan juga bahwa pedesaan
adalah sebuah lingkungan yang khas memiliki otonomi dan kewenangan dalam
mengatur kepentingan masyarakat yang memiliki kultur serta berbagai kearifan
lokal yang khas serta lingkungan yang masih alami dan kondusif yang banyak
berpengaruh terhadap karakter masyarakat di pedesaan.
a. Ciri-ciri Desa dan Karakteristik Masyarakat
Pedesaan
Menurut Rahardjo
(1999), Desa atau lingkungan pedesaan adalah sebuah komunitas yang selalu
dikaitkan dengan kebersahajaan (simplicity), keterbelakangan,
tradisionalisme, subsistensi, dan keterisolasian. Beratha (1984), berpendapat
bahwa masyarakat desa dalam kehidupan sehari-harinya menggantungkan pada alam.
Alam merupakan segalanya bagi penduduk desa, karena alam memberikan apa yang
dibutuhkan manusia bagi kehidupannya. Mereka mengolah alam dengan peralatan
yang sederhana untuk dipetik hasilnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alam
juga digunakan untuk tempat tinggal.
Menurut Bintarto
dalam Daljoeni (2003), ada tiga unsur yang membentuk sistem yang bergerak
secara berhubungan dan saling terkait dari sebuah desa, yaitu :
1. Daerah
tanah yang produktif, lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan
geografis,
2. Penduduk,
jumlah penduduk, pertambahan penduduk, persebaran penduduk dan mata pencaharian
penduduk,
3. Tata
Kehidupan, pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan warga desa termasuk seluk
beluk kehidupan masyarakat desa.
Koentjaraningrat
(2005), berpendapat bahwa masyarakat di pedesaaan merupakan sebuah
komunitas kecil yang memiliki ciri-ciri yang khusus dalam pola tata kehidupan,
ikatan pergaulan dan seluk beluk masyarakat pedesaan, yaitu ;
1) para warganya
saling mengenal dan bergaul secara intensif,
2) karena
kecil, maka setiap bagian dan kelompok khusus yang ada di dalamnya tidak
terlalu berbeda antara satu dan lainnya,
3) para warganya dapat menghayati lapangan
kehidupan mereka dengan baik. Selain itu masyarakat pedesaan memiliki sifat solidaritas
yang tinggi, kebersamaan dan gotong royong yang muncul dari prinsip timbal
balik. Artinya sikap tolong menolong yang muncul pada masyarakat desa lebih
dikarenakan hutang jasa atau kebaikan.
Menurut Anshoriy
(2008), dalam penelitiannya tentang kearifan lingkungan di tanah jawa, bahwa
kehidupan sosiokultural masyarakat di pedusunan (pedesaan) memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
1. Menjunjung
kebersamaan dalam bentuk gotong royong, gugur gunung dan lain
sebagainya,
2. Suka
kemitraan dengan menganggap siapa saja sebagai saudara dan wajib dijamu bila
berkunjung ke rumah,
3. Mementingkan
kesopanan dalam wujud unggah-ungguh, tata krama, tata susila dan
lain sebagainya yang berhubungan dengan etika sopan santun.
4. Memahami
pergantian musim (pranata mangsa) yang berkaitan dengan masa panen dan
masa tanam,
5. Memiliki
pertimbangan dan perhitungan relijius (hari baik dan hari buruk) dalam setiap
agenda dan kegiatannya,
6. Memiliki
toleransi yang tinggi dalam memaafkan dan memaklumi setiap kesalahan orang lain
terutama pemimpin atau tokoh masyarakat,
7. Mencintai
seni dan dekat dengan alam.
Menurut Shahab
(2007), secara umum ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan dapat
diidentifikasi sebagai berikut ;
1. Mempunyai
sifat homogen dalam mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan serta dalam
sikap dan tingkah laku,
2. Kehidupan
desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi yang berarti semua
anggota keluarga turut bersama-sama memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,
3. Faktor
geografi sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada. Misalnya, keterikatan
anggota keluarga dengan tanah atau desa kelahirannya,
4. Hubungan
sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet dari pada kota.
Menurut dirjen
Bangdes (pembangunan desa) dalam Daljoeni (2003), bahwa ciri – ciri
wilayah desa antara lain;
1. Perbandingan
lahan dengan manusia cukup besar (lahan desa lebih luas dari jumlah
penduduknya, kepadatan rendah).
2. Lapangan
kerja yang dominan adalah agraris (pertanian)
3. Hubungan
antar warga amat akrab
4. Tradisi
lama masih berlaku.
Pedesaan dan
masyarakat desa merupakan sebuah komunitas unik yang berbeda dengan masyarakat
di perkotaan. Sementara segala kebijakan dan perundangan-undangan adalah produk
para pemangku kebijakan yang notabene adalah masyarakat perkotaan, maka
masyarakat desa memiliki kekhasan dalam mengatur berbagai kearifan-kearifan
lokal.
Secara sosial,
corak kehidupan masyarakat di desa dapat dikatakan masih homogen dan pola
interaksinya horizontal, banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Semua
pasangan berinteraksi dianggap sebagai anggota keluarga dan hal yang sangat
berperan dalam interaksi dan hubungan sosialnya adalah motif-motif sosial.
Interaksi sosial selalu di-usahakan supaya kesatuan sosial (social unity)
tidak terganggu, konflik atau pertentangan sosial sedapat mungkin dihindarkan
jangan sampai terjadi. Prinsip kerukunan inilah yang menjiwai hubungan sosial
pada masyarakat pedesaan. Kekuatan yang mempersatukan masyarakat pedesaan itu
timbul karena adanya kesamaaan-kesamaan kemasyarakatan seperti kesamaan adat
kebiasaan, kesamaan tujuan dan kesamaan pengalaman( (Soetardjo, 2002).
Berbagai
karakteristik masyarakat pedesaan di atas seperti potensi alam, homogenitas,
sifat kekeluargaan dan lain sebagainya menjadikan masyarakat desa sebuah
komunitas yang khusus dan unik.
B. Masyarakat Perkotaan
Sering disebut urban community.
Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta
cirri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada beberap
cirri yang menonjol pada masyarakat kota yaitu :
1.
kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan
kehidupan keagamaan di desa
2.
orang kota paa umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa
harus bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah manusia perorangan
atau individu
3.
pembagian kerja di antra warga-warga kota juga lebih tegas
dan mempunyai batas-batas yang nyata
4.
kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan
juga lebih banyak diperoleh warga kota dari pada warga desa
5.
interaksi yang terjai lebih banyak terjadi berdasarkan pada
factor kepentingan daripaa factor pribadi
6.
pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk
dapat mengejar kebutuhan individu
7.
perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di
kota-kota, sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar.
Perbedaan desa dan kota :
1.
jumlah dan kepadatan penduduk
2.
lingkungan hidup
3.
mata pencaharian
4.
corak kehidupan sosial
5.
stratifikasi sosial
6.
mobilitas sosial
7.
pola interaksi sosial
8.
solidaritas sosial
9.
kedudukan dalam hierarki administrasi nasional
Masyarakat pedesaan dan perkotaan
bukanlah dua komunitas yang terpisah sama sekali satu sama lain. Bahkan dalam
keadaan yang wajar diantara keduanya terdapat hubungan yang erat, bersifat
ketergantungan, karena diantara mereka saling membutuhkan. Kota tergantung pada
desa dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan-bahan pangan sperti beras,
sayur mayor, daging, ikan. Desa juga merupakan sumber tenaga kasar bagi
jenis-jenis pekerjaan tertentu di kota misalnya saja buruh bangunan dalam
proyek-proyek perumahan, proyek pembangunan atau perbaikan jalan raya atau
jembatan. Mereka biasanya adalah pekerja-pekerja musiman.
Sebaliknya, kota menghasilkan
barang-barang yagn juga diperlukan oleh orang desa seperti bahan-bahan pakaian,
alat dan obat pembasmi hama pertanian, minyak tanah, obat-obatn untuk
memelihara kesehatan dan transportasi. Dalam kenyataannya hal ideal tersebut
kadang-kadang tidak terwujud karena adanya beberapa pembatas. Jumlah penduduk
semakin meningkat, tidak terkecuali di pedesaan. Padahal luas lahan pertanian
dan tanah sulit bertambah, terutama didaerah yang seudah lama berkembang
seperti pulau jawa. Peningkatan jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan
perluasan kesempatan kerja ini pada akhirnya berakibat bahwa di pedesaan
terdapat banyak orang yangtidak mempunyai mata pencaharian tetap. Mereka
merupakan pengangguran, baik sebagai pengangguran penuh maupun setengah penuh.
Perkembangan kota merupakan manifestasi
dari pola-pola kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik. Kesemuanya
akan tercermin dalam komponen-komponen yang membentuk stuktur kota tersebut.
Secara umum dapat dikenal bahwa suatu lingkungan perkotaan seyogyanya
mengandung 5 unsur yang meliputi :
1.
Wisma : unsure ini merupakan bagian ruang kota yang
dipergunakan untuk tempat berlindung terhadap alam sekelilingnya, serta untuk
melangsungkan kegiatan-kegiatan sosial dalam keluarga. Unsure wisma ini
menghadapkan dapat mengembangkan daerah perumahan penduduk yang sesuai dengan
pertambahan kebutuhan penduduk untu masa mendatang, memperbaiki keadaan
lingkungan perumahan yang telah ada agar dapat mencapai standar mutu kehidpan
yang layak, dan memberikan nilai-nilai lingkungan yang aman dan menyenangkan
2.
Karya : unsure ini merupakan syarat yang utama bagi
eksistensi suatu kota, karena unsure ini merupakan jaminan bagi kehidupan
bermasyarakat.
3.
Marga : unsure ini merupakan ruang perkotaan yang berfungsi
untuk menyelenggarakan hubungan antara suatu tempat dengan tempat lainnya
didalam kota, serta hubungan antara kota itu dengan kota lain atau daerah lainnya.
4.
Suka : unsure ini merupakan bagian dari ruang perkotaan
untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan fasilitas hiburan, rekreasi, pertamanan,
kebudayaan dan kesenian
5.
Penyempurna : unsure ini merupakan bagian yang penting bagi
suatu kota, tetapi belum secara tepat tercakup ke dalam keempat unsur termasuk
fasilitas pendidikan dan kesehatan, fasiltias keagamaan, perkuburan kota dan
jaringan utilitas kota.
Kota secara internal pada hakekatnya
merupakan suatu organisme, yakni kesatuan integral dari tiga komponen meliputi
penduduk, kegiatan usaha dan wadah. Ketiganya saling terkait, pengaruh
mempengaruhi, oleh karenanya suatu pengembangan yang tidak seimbang antra
ketiganya, akan menimbulkan kondisi kota yang tidak positif, antara lain
semakin menurunnya kualitas hidup masyarakat kota. Dengan kata lain, suatu
perkembangan kota harus mengarah paa penyesuaian lingkungan fisik ruang kota
dengan perkembangan sosial dan kegiatan usaha masyarakat kota
Di pihak lain kota mempunya juga peranan/fungsi
eksternal, yakni seberapa jauh fungsi dan peranan kota tersebut dalam kerangka
wilayah atau daerah-daerah yang dilingkupi dan melingkupinya, baik dalam skala
regional maupun nasional. Dengan pengertian ini diharapkan bahwa suatu
pembangunan kota tidak mengarah pada suatu organ tersendiri yang terpisah
dengan daerah sekitarnya, karena keduanya saling pengaruh mempengaruhi.
C. Perbedaan Masyarakat Kota dan Masyarakat Desa
Pada mulanya masyarakat kota sebelumnya
adalah masyarakat pedesaan, dan pada akhirnya masyarakat pedesaan tersebut
terbawa sifat-sifat masyarakat perkotaan, dan melupakan kebiasaan sebagai
masyarakat pedesaannya.
Perbedaan masyarakat pedesaan dan
masyarakat kota adalah bagaimana cara mereka mengambil sikap dan kebiasaan
dalam memecahkan suata permasalahan. Karakteristik umum masyarakat pedesaan yaitu
masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri dalam hidup bermasyarakat, yang biasa
nampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu,
sebagian karakteristik dapat dicontohkan pada kehidupan masyarakat desa di
jawa. Namun dengan adanya perubahan sosial dan kebudayaan serta teknologi dan
informasi, sebagian karakteristik tersebut sudah tidak berlaku.
Berikut ini ciri-ciri karakteristik
masyarakat desa, yang terkait dengan etika dan budaya mereka yang bersifat
umum.
1.
Sederhana
2.
Mudah curiga
3.
Menjunjung tinggi norma-norma yang
berlaku didaerahnya
4.
Mempunyai sifat kekeluargaan
5.
Lugas atau berbicara apa adanya
6.
Tertutup dalam hal keuangan mereka
7.
Perasaan tidak ada percaya diri
terhadap masyarakat kota
8.
Menghargai orang lain
9.
Demokratis dan religius
10.
Jika berjanji, akan selalu diingat
Sedangkan cara beadaptasi mereka sangat
sederhana, dengan menjunjung tinggi sikap kekeluargaan dan gotong royong antara
sesama, serta yang paling menarik adalah sikap sopan santun yang kerap
digunakan masyarakat pedesaan.
Berbeda dengan karakteristik masyarakat
perkotaan, masyarakat pedesaan lebih mengutamakan kenyamanan bersama dibanding
kenyamanan pribadi atau individu. Masyarakat perkotaan sering disebut sebagai
urban community.
Ada beberapa ciri yang menonjol pada
masyarakat kota yaitu:
1. kehidupan
keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa.
Masyarakat kota hanya melakukan kegiatan keagamaan hanya bertempat di rumah
peribadatan seperti di masjid, gereja, dan lainnya.
2. orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa
bergantung pada orang lain
3. di
kota-kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan, karena perbedaan
politik dan agama dan sebagainya.
4. jalan
pikiran rasional yang dianut oleh masyarkat perkotaan.
5. interaksi-interaksi
yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan pribadi daripada
kepentingan umum.
Hal tersebutlah yang membedakan antara
karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan, oleh karena itu, banyak
orang-orang dari perkotaan yang pindah ke pedesaan untuk mencari ketenangan,
sedangkan sebaliknya, masyarakat pedesaan pergi dari desa untuk ke kota mencari
kehidupan dan pekerjaan yang layak untuk kesejahteraan mereka.
Sumber :
http://tyomulyawan.wordpress.com/perbedaan-masyarakat-kota-dengan-masyarakat-desa/
Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat
A. PELAPISAN SOSIAL
 |
| Pelapisan Sosial |
1.1. Pengertiaan
Kata stratification berasal dari kata
stratum, jamaknya strata yang berarti lapisan. Menurut Pitirim A. Sorokin,
pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas
secara bertingkat atau hierarkis. Hal tersebut dapat kita ketahui adanya
kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah dalam masyarakat.
Menurut P.J. Bouman, pelapisan sosial
adalah golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran
akan beberapa hak istimewa tertentu.Oleh karena itu, mereka menuntut gengsi
kemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan anggota
masyarakatyang berada di kelas tinggi. Seseorang yang berada di kelas tinggi
mempunyai hak-hak istimewa dibanding yang berada di kelas rendah.
Pelapisan sosial merupakan gejala yang
bersifat universal. Kapan pun dan di dalam masyarakat mana pun, pelapisan
sosial selalu ada. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut bahwa selama
dalam masyarakat ada sesuatuyang dihargai, maka dengan sendirinya pelapisan
sosial terjadi. Sesuatu yang dihargai dalam masyarakat bisa berupa harta
kekayaan, ilmu pengetahuan, atau kekuasaan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa pelapisan sosial adalah pembedaan antar warga dalam masyarakat ke dalam
kelas-kelas sosial secara bertingkat. Wujudnya adalah terdapat lapisan-lapisan
di dalam masyarakat diantaranya ada kelas sosial tinggi, sedang dan rendah. Pelapisan
sosial merupakan perbedaan tinggi dan rendahnya kedudukan atau posisi seseorang
dalam kelompoknya, bila dibandingkan dengan posisi seseorang maupun kelompok
lainnya. Dasar tinggi dan rendahnya lapisan sosial seseorang itu disebabkan
oleh bermacam-macam perbedaan, seperti kekayaan di bidang ekonomi, nilai-nilai
sosial, serta kekuasaan dan wewenang.
Sistem pelapisan sosial yang terjadi
dalam masyarakat sangatlah mungkin terjadi, karena adanya tingkatan kesenjangan-kesenjangan
yang didasari dari beberapa hal misalnya dari segi Ekonomi, ini akan
menimbulkan stratifikasi sosial yang sangat mencolok. Masyarakat dan lingkungan
sosialnya menjadi elemen yang tak dapat terpisahkan sehingga akan menimbulkan
efek-efek tertentu sesuai dengan pola pikir dan lingkungan masyarakt sosial itu
sendiri.
Beberapa aspek yang akan timbul akan
menimbulkan kesenjangan sosial dan diskriminasi, aspek negatif ini bisa saja
terjadi pada daerah-daerah pedesaan, pasalnya pedesaan yang umumnya petani akan
senantiasa lebih dikuasai oleh tengkulak-tengkulak yang memainkan harga pasar
yang cenderung seringkali merugikan para petani, contohnya para petani daun
bakau untuk pembuatan rokok, harga bakau harus ditentukan oleh tengkulak yang
sudah bekerja sama dengan produsen rokok yang telah memiliki nama. Tingkatan
ekonomi lah yang membuat stratifikasi sosial ini muncul, belum lagi karena
jabatan dan tingkat pendidikan.
Aspek lain dari pelapisan sosial ini
bisa saja menjadi hal yang menguntugkan bagi sebagian orang, aspek positif ini
dapat kita jumpai di berbagai tempat contohnya jika kita seorang pejabat
pemerintah kita mungkin akan sedikit lebih mudah dalam urusan birokrasi, karena
adanya bantuan orang dalam yang memiliki jabatan. Plapisan sosial di pedesaan
mungkin akan menimbulkan hal baik bagi para pencari modal apabila seseorang
yang memilik tingkat ekonomi menengah ke atas berpendidikan tinggi juga
mempunyai jabatan dapat bekerja sama dengan masyarakat ke bawah untuk saling
membantu dengan mendirikan koperasi kecil-kecilan dengan modal yang sudah di
danai oleh orang yang mempunyai pengaruh kuat di daerah itu.
Pelapisan sosial pastilah terjadi
dimanapun kita berada, namun tergantung dari bagaimana kita menyikapi dan
menjaganya agar tidak adanya kecemburuan, kesenjangan, dan diskriminasi sosial
pada masyarakat dalam tingkatan apapun, entah menengah ke atas atau ke bawah,
semua manusia dengan derajat yang sama, yang membedakan tinggi rendah hanyalah
akhlak yang mulia. Jika kita beruntung menjadi seorang yang tinggi di mata
sosial, maka jangan menyalahgunakan kedudukan tinggi tersebut, dan jika kita
berada dalam tingkatan rendah, maka berusahalah agar hidup kita menjadi
bermakna bagi orang lain meski kita hanya orang biasa yang selalu tertindas.
Masyarakat terbentuk dari
individu-individu. Individu-individu yang terdiri dari berbagai latar
belakang tentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri dari
kelompok-kelompok sosial. Dengan terjadinya kelompok sosial itu maka terbentuklah
suatu pelapisan masyarakat atau masyarakat yang berstrata.
Jika dilihat dari kenyataan, maka
Individu dan Masyarakat adalah Komplementer.
dibuktikan bahwa:
a) Manusia dipengaruhi
oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya;
b) Individu
mempengaruhi masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan perubahan besar masyarakatnya.
Menurut Pitirim A.Sorokin, Bahwa
“Pelapisan Masyarakat adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam
kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarchis)”.
Sedangkan menurut Theodorson dkk,
didalam Dictionary of Sociology, bahwa “Pelapisan Masyarakat berarti jenjang
status dan peranan yang relatif permanent yang terdapat didalam sistem sosial
(dari kelompok kecil sampai ke masyarakat) di dalam pembedaan hak, pengaruh,
dan kekuasaan. Masyarakat yang berstratifikasi sering dilukiskan sebagai suatu
kerucut atau piramida, dimana lapisan bawah adalah paling lebar dan lapisan ini
menyempit ke atas.
B. KESAMAAN DERAJAT
 |
| Manusia semuanya sama, tidak boleh dibedakan satu dengan lainnya |
Sebagai warga negara Indonesia, tidak dipungkiri adanaya kesamaan
derajat antar rakyaknya, hal itu sudah tercantum jelas dalam UUD 1945 dalam
pasal ..
1. Pasal 27
§ ayat 1, berisi mengenai kewajiban dasar dan hak
asasi yang dimiliki warga negara yaitu menjunjung tinggi hukum dan
pemenrintahan
§ ayat 2, berisi mengenai hak setiap warga negara
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
2. Pasal 28, ditetapkan
bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menyampaikan pikiran lisan dan
tulisan.
3. Pasal 29 ayat 2, kebebasan memeluk agama bagi
penduduk yang dijamin oleh negara
4. Pasal 31 ayat 1 dan 2, yang mengatur hak
asasi mengenai pengajaran
Kesamaan derajat adalah sifat perhubungan antara manusia
dengan lingkungan masyarakat umumnya timbal balik artinya orang sebagai anggota
masyarakat mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun
terhadap pemerintah negara
Dengan pasal – pasal dan pengertian di atas, sudah jelas
bahwa kita harus saling bertoleransi terhadap orang lain khususnya warga
Indonesia. Tidak ada pandangan si kaya dan si miskin, si pintar dan si bodoh,
semua di mata perundangan Indonesia adalah sama.
Apa sih keuntungan nya bertoleransi? pastinya kita akan
saling menghargai satu sama lain, menghargai hak dan kewajiban masing-masing, dengan
begitu kehidapan damai pun akan tercipta diantara kita.
Walaupun yang namaanya pelapisan sosial itu tidak dapat
dihindari, kita tetap harus bersifat dewasa dan komitmen dengan adanya kesamaan
derajat di antara kita
C. ELITE DAN MASSA
 |
| Elite dan Massa |
Dalam pengertian umum elite menunjukkan sekelompok orang
yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi. Dalam arti lebih khusus lagi
elite adalah sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya
golongan kecil yang memegang kekuasaan.
Dalam cara pemakaiannya yang lebih umum elite dimaksudkan :
“ posisi di dalam masyarakat di puncak struktur struktur sosial yang
terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat
kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan dinas.” Tipe
masyarakat dan sifat kebudayaan sangat menentukan watak elite. Dalam masyarakat
industri watak elitnya berbeda sama sekali dengan elite di dalam masyarakat
primitive.
Istilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu
pengelompokkan kolektif lain yang elementer dan spotnan, yang dalam beberapa
hal menyerupai crowd, tetapi yang secara fundamental berbeda dengannyadalam
hal-hal yang lain. Massa diwakili oleh orang-orang yang berperanserta dalam
perilaku missal seperti mereka yang terbangkitkan minatnya oeleh beberap
peristiwa nasional, mereka yang menyebar di berbagai tempat, mereka yang
tertarik pada suatu peristiwa pembunuhan sebgai dibertakan dalam pers atau
mereka yang berperanserta dalam suatu migrasi dalam arti luas.
Ciri – ciri massa
adalah :
·
Keanggotaannya berasal
dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari
berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tignkat kemakmuran
atau kebudayaan yang berbeda-beda. Orang bisa mengenali mereka sebagai masa
misalnya orang-orang yang sedang mengikuti peradilan tentang pembunuhan
misalnya malalui pers
·
Massa merupakan kelompok
yagn anonym, atau lebih tepat, tersusun dari individu-individu yang anonym
·
Sedikit interaksi atau
bertukar pengalaman antar anggota-anggotanya
*SUMBER*
Warga Negara dan Negara
A. Hukum, Negara, dan Pemerintahan
1. HUKUM
1.1. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum
1. Plato, dilukiskan dalam bukunya
Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun
baik yang mengikat masyarakat.
2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya
mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang
berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang
mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang
bersalah.
3. Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan
kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya
(Friedmann, 1993: 149).
4. Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib
masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.
5. Mr. E.M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan
kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang
menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
6. Duguit, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya
penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai
jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.
7. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini
kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari
orang lain memenuhi peraturan hukum tentang Kemerdekaan.
8. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa
yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
9. Van Apeldoorn, hukum adalah gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak
mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama,
kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
10. S.M. Amir, S.H.: hukum adalah peraturan, kumpulan peraturan-peraturan yang
terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi.
1.2 Tugas
Umum dalam Masyarakat
1. Seperti kita ketahui :
a. Hasil penelitian para sosilog dan
antropolog membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya
juga terdapat hokum.
b. Selama ada masyarakat, masyarakat besar
maupun kecil, selalu diikuti oleh hokum.
c. Hukum terdapat dimana saja/di seluruh dunia
selama ada manusia bermasyarakat: hanya bentuk daripada hukum itu yang
berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya.
d. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hokum itu
berperan sekali dalam kehidupan masyarakat.
2. Mengenai manusia sebagai makhluk , Aristoteles
mengatakan bahwa manusia adalah “zoon politicon”, -makhluk social atau makhluk
bermasyarakat-. Oleh karenanya tiap anggotamasyarakat mempumyai hubungan antara
satu dengan yang lain. Tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban.
3. Selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu
mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda dan tidak jarang saling
berlawanan
4. demikian pula keadaan kehidupan masyarakat di masa kini.
Manusia selalu melakukan perbuatan hokum (rechtshandeling).
5. Dengan demikian, jelaslah bahwa sejak manusia itu
dilahirkan, ia langsung menjadi pendukung hak dan segala benda yang ada di
sekelilingnya menjadi objek daripada hak.
6. Selanjutnya ikatan hokum menghubungkan manusia dengan
manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda-benda di
sekelilingnya.
7. Mengenai peranan hukum yang tak terhingga ragamnya itu
dapat dikemukakan berbagai contoh dalam kehidupan manusia sehari-hari, sbb :
a. Dengan keluarga
b. Dalam pekerjaan (hubungan kerja)
c. Di dalam menjalankan pekerjan atau profesi
d. Hubungan dengan hak
e. Dalam perkembangan masyarakat
f. Dalam hubungan dengan ilmu lainnya
g. Dalam mempelajari hukum
h. Dalam penggunaan istilah hukum
1.3. Fungsi Hukum
1. Pendahuluan
Dari apa yang telah terurai diatas dapat
disimpulkan bahawa, hukum selalu mengikuti serta melekat pada manusia
bermasyarakat. Hukum mempunyai fungsi : menertibkan dan mengatur pergaulan
dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam
perkembangan masyarakat fungsi hukum terdiri dari :
a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan
masyarakat
b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan
sosial lahir dan batin
c. Sebagai sarana penggerak pembangunan
d. Sebagai fungsi kritis
2. Fungsi-fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sbb :
a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan
masyarakat
Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk
kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana
yang buruk, hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan
tertib dan teratur. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati
anggota masyarakat.
b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan
social lahir batin
- Hukum mempunyai cirri memerintah dan
melarang
- Hukum mempunyai sifat memaksa
- Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan
Psikologis
Kaena hukum mempunyai cirri, sifat dan daya
mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan ialah dapat menentukan siapa yang
bersalah dan siapa yang benar.
c. Sebagai penggerak pembangunan
Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat
digunakan atau di daya gunakan untuk menggeraakkan pembangunan. Disini hukum
dijadikanalat untuk membawa masyarakat kea rah yang lebih maju.
d. Fungsi kritis hukum
Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H dalam bukunya
pengantar ilmu hukum, hal 155 mengatakan :
“Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan
bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata
melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur
penegak hukum termasuk didalamnya”.
3. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat
terlaksana dengan baik
Agar fungsi hukum terlaksana dengan baik, maka
para penegak hukum dituntut kemapuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum
dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya :
- Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan
psisi masing-masing
- Bila perlu diadakan penafsiran analogis
penghalusan hukum atau memberi ungkapan a contrario
Disamping hal-hal tersebut diatas dibutuhkan
kecakapan dan ketrampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan
hukum yang berlaku.
1.4. Tujuan Hukum
1. Dr. Wirjono Prodjodikoro. S.H
Dalam bukunya “ Perbuatan Melanggar Hukum”.
Mengemukakan bahwa tujuan Hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan
tata tertib dalam masyarakat.
Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota
masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Wujud dan jumlah
kepentingannya tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada di dalam
tubuh para anggota masyarakat masing-masing.
Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan
untuk mendapatkan kepuasan dalam hidupnya sehari-hari dan supaya segala
kepentingannya terpelihara dengan sebaik-baiknya.
Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut
timbul berbagai usaha untuk mencapainya, yang mengakibatkan timbulnya
bentrokan-bentrokan antara barbagai macam kepentingan anggota masyarakat.
Akibat bentrokan tersebut masyarakat menjadi guncang dan keguncangan ini harus
dihindari. Menghindarkan keguncangan dalam masyarakat inilah sebetulnya maksud
daripada tujuan hukum, maka hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam
hubungan masyarakat.
2. Prof. Subekti, S.H.
Menurut Prof. Subekti SH keadilan berasal dari
Tuhan YME dan setiap orang diberi kemampuan, kecakapan untuk meraba dan
merasakan keadilan itu. Dan segala apa yang di dunia ini sudah semestinya
menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia.
Dengan demikian, hukum tidak hanya mencarikan
keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan
tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut
dengan “Ketertiban“ atau “Kepastian Hukum“.
3. Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn.
Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het
Nederlanse Recht”, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan Hukum adalah mengatur tata
tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.
Untuk mencapai kedamaian Hukum harus
diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbanagn antara
kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus
memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya. Pendapat Van Apeldoorn
ini dapat dikatakan jalan tengah antara 2 teori tujuan hukum, Teori Etis dan
Utilitis.
4. Aristoteles.
Dalam Bukunya “Rhetorica” mencetuskan teorinya
bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum
ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang
dikatakan tidak adil.
Menurut teori ini buku mempunyai tugas suci
dan luhur, ialah keadilan dengan memberikan tiap-tiap orang apa yang berhak dia
terima yang memerlukan peraturan sendiri bagi tiap-tap kasus. Apabila ini
dilaksanakan maka tidak akan ada habisnya. Oleh karenanya Hukum harus membuat
apa yang dinamakan “Algemeene Regels”(Peratuaturan atau ketentuan-ketentyuan
umum. Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan
kepastian Hukum, meskipun pad asewktu-waktu dadapat menimbulkan ketidak adilan.
5. Jeremy Bentham
Dalam Bukunya “Introduction to the morals and
negismation”, ia mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang
berfaedah pada orang. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah
pada orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Disini
kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari Hukum.
6. Mr. J.H.P. Bellefroid.
Bellefroid menggabungkan 2 pandangn ekstrim
tersebut. Ia menggabungkan dalam bukunya “Inleiding tot de Rechts wetenshap in
Nederland” bahwa isi hukum harus ditentukan menurut 2 asas, ialah asas keadilan
dan faedah.
7. Prof. Mr. J van Kan.
Ia berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga
kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan itu tidak dapat diganggu. Disini
jelaslah bahwa hukum bertugas untuk menjamin kepastian hukum di dalam
masyarakat dan juga menjaga serta mencegah agar setiap orang tidak menjadi
hakim sendiri. Tetapi, tiap perkara harus diselesaikan melalui proses
pengadilan berdasrkan hukum yang berlaku.
2. NEGARA
 |
| Warna bendera di Dunia |
2.1. Definisi
Negara Oleh Para Ahli
· Benedictus
de Spinoza:
“Negara adalah susunan masyarakat yang integral (kesatuan) antara semua
golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat (persatuan masyarakat
organis).”
·
Harold J.
Laski: The state is a society which is integrated
by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group
which is part of the society. A society is a group of human beings living
together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such
a society is a state when the way of life to which both individuals and
associations must conform is defined by a coercive authority binding upon them
all. (Negara adalah suatu
masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa
dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan
bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan
bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama.
Masyarakat merupakan negara jika cara hidup yang harus ditaati – baik oleh
individu maupun asosiasi-asosiasi – ditentukan oleh suatu wewenang yang
bersifat memaksa dan mengikat mereka semua).
·
Dr.
W.L.G. Lemaire:
Negara tampak sebagai suatu masyarakat manusia teritorial yang diorganisasikan.
·
Hugo de
Groot (Grotius):
Negara merupakan ikatan manusia yang insyaf akan arti dan panggilan hukum
kodrat.
·
Leon
Duguit: There is a state wherever in a
given society there exists a political differentiation (between rulers and
ruled) …
·
R.M.
MacIver: The state is an association which,
acting through law as promugated by a government endowed to this end with
coercive power, maintains within a community territorially demarcated the
external conditions of order. (Negara
adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat di
suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu
pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa).
·
Prof. Mr.
Kranenburg:
“Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok
manusia yang disebut bangsa.”
·
Herman
Finer: The state is a territorial
association in which social and individual forces of every kind struggle in all
their great variety to control its government vested with supreme legitimate
power.
·
Prof.Dr.
J.H.A. Logemann: De staat is een
gezags-organizatie. (Negara
ialah suatu organisasi kekuasaan/ kewibawaan).
·
Roger H.
Soltau: The state is an agency or
authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in
the name of the community.(Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur
atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat).
·
Max Weber: The state is a human society that
(succesfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force
within a given territory.(Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli
penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah).
·
Bellefroid: Negara adalah
suatu persekutuan hukum yang menempati suatu wilayah untuk selama-lamanya dan
dilengkapi dengan suatu kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kemakmuran
rakyat sebesar-besarnya.
·
Prof.Mr.
Soenarko:
Negara adalah organisasi masyarakat di wilayah tertentu dengan kekuasaan yang
berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan.
·
G.
Pringgodigdo, SH: Negara adalah
suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi
persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintah yang
berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan
suatu nation (bangsa).
·
Prof. R.
Djokosutono, SH: Negara adalah
suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu
pemerintahan yang sama.
·
O.
Notohamidjojo:
Negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara
masyarakat tertentu dengan kekuasaannya.
·
Dr. Wiryono
Prodjodikoro, SH: Negara adalah
suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang
bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu
pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa
kelompok manusia itu.
·
M. Solly
Lubis, SH: Negara adalah
suatu bentuk pergaulan hidup manusia yang merupakan suatu community dengan
syarat-syarat tertentu: memiliki wilayah, rakyat dan pemerintah.
·
Prof.
Miriam Budiardjo:
Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah
pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan
perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan
yang sah.
·
Prof.
Nasroen:
Negara adalah suatu bentuk pergaulan manusia dan oleh sebab itu harus ditinjau
secara sosiologis agar dapat dijelaskan dan dipahami.
·
Mr.
J.C.T. Simorangkir dan Mr. Woerjono Sastropranoto:
Negara adalah persekutuan hukum yang letaknya dalam daerah tertentu dan
memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan kepentingan umum dan
kemakmuran bersama.
2.2. Tugas
Pokok Negara
1.
Mengendalikan
dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial (saling bertentangan) agar
tidak berkembang menjadi antagonisme yang berbahaya.
2.
Mengorganisasi
dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya
tujuan seluruh masyarakat.
Prof.Mr.
L.J. van Apeldoorn dalam
bukunya Inleiding tot de
studie van het Nederlandse Recht (Pengantar
Ilmu Hukum Belanda) menyatakan bahwa:
·
Istilah
negara dalam arti “penguasa”: untuk menyatakan orang atau orang-orang yang
melaksanakan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal
dalam suatu wilayah.
·
Istilah
negara dalam arti “persekutuan rakyat”: untuk menyatakan suatu bangsa yang
hidup dalam suatu wilayah di bawah kekuasaan tertinggi menurut kaidah-kaidah
hukum yang sama.
·
Negara
juga mengandung arti “wilayah tertentu”, dalam hal ini istilah negara digunakan
untuk menyatakan suatu wilayah yang di dalamnya diam sekelompok masyarakat/
rakyat/ bangsa di bawah suatu kekuasaan tertinggi.
·
Negara
dapat berarti juga “kas negara/ ficus”:
untuk menyatakan bahwa harta yang dipegang penguasa adalah demi kepentingan
umum (misalnya dalam istilah: domain negara, pendapatan negara, etc.).
Herman
Finer dalam
bukunya yang berjudul The
Theory and Practice of Modern Government menyatakan:
1.
Orang
Yunani tidak mengenal istilah negara atau state karena ukuran wilayahnya kecil; lebih
menekankan pada kepemilikan hak, bukan keunggulan dalam ketaatan.
2.
Romawi
juga bukan state karena:
·
merupakan a closed corporation dan penduduknya memelihara budak
·
dinamakan civitas atau res
publica, kemudian disebut imperium,
dan tak satu pun dari istilah itu setara dengan istilah state.
3. PEMERINTAHAN
 |
| Struktur Pemerintahan di Indonesia |
3.1. Pendahuluan
Pemerintahan
sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan,
melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan
masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.
Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah
orang yang mempunyai kekuasaaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan
dan kesejahteraan rakyat dan negara.
Government dari
bahasa Inggris dan Gouvernment dari bahasa Perancis yang keduanya berasal dari
bahasa Latin, yaitu Gubernaculum, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan
kedalam bahasa Indonesia menjadi Pemerintah atau Pemerintahan dan terkadang
juga menjadi Penguasa. Pemerintahan
dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi
kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan
negara. Pemerintahan dalam ari sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik
yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (C.F. Strong)
Pengertian Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang
dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan
kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya
menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya
temasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan
adalah lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara,
sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan
fungsinya untuk mencapai tujuan Negara (Ermaya Suradinata)
Pemerintah
adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum
serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem
pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia.
Sebagai contoh: Republik, Monarki / Kerajaan, Persemakmuran (Commonwealth).
Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki
Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut / Mutlak.
3.2. Definisi Oleh
Para Ahli
# AIM ABDULKARIM
Pemerintahan adalah
segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan
rakyat dan kepentingan negara
# IMAM KHOMEINI
Pemerintahan adalah
wasilah untuk mencapai tujuan mulia
# MINTO RAHAYU
Pemerintahan
merupakan suatu seni adalah hal yang wajar, yaitu kemampuan menggerakkan
organisasi-organisasi , administrator, dan kekuasaan kepemimpinan, serta
kemampuan menciptakan, mengkarsakan, dan merasakan surat-surat keputusan yang
berpengaruh , atau kemampuan mendalangi bawahan serta mengatur lakon pemerintah
sebagai penguasa
# J. KRISTIADI
Pemerintahan
merupakan kegiatan memerintah yang dilakukan oleh pemerintah yang melakukan
kekuasaan memerintah atas nama negara terhadap orang yang diperintah
(masyarakat)
# HANIF NURCHOLIS
Pemerintahan adalah
semua urusan untuk memenuhi kebutuhan rakyat
# RAMLAN. S
Pemerintahan
merupakan segala kegiatan yang dipilih oleh rakyat yang berhak memili bentuk
negara ini disebut Republik.
# MUHADAM LABOLO
Pemerintahan
merupakan kebutuhan yang diadakan untuk kemudian dihindari pada titik tertentu
# P.N.H SIMANJUNTAK
Pemerintahan
merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama
rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin
bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan
oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.
B. Warga Negara dan
Negara
 |
| Beberapa anak yang bangga menjadi Warga Negara Indonesia |
Ada beberapa definisi tentang warga
Negara dan Negara. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan
untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu sebagai
organisasi, Negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua
golongan kekuasaan serta dapat menetapkan tujuan hidup bersama. Dengan
kata lain
Negara
mempunyai dua fungsi utama :
1. Mengatur dan menetertibkan gejala-gejala
kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lainnya.
2. Mengatur dan menyatukan kegiatan
manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan
diarahkan pada tujuan Negara.
Sifat-sifat Negara antara lain:
1.
Sifat memaksa, artinya Negara
mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar
tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarki.
2.
Sifat monopoli, artinya Negara
mempunyai hak kuasa tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat
3.
Sifat mencakup semua, artinya semua
peraturan perundang-undangan mengenai semua orange tanpa kecuali.
Unsur-unsur Negara yang harus terpenuhi apabila sebuah Negara ingin diakui :
1.
Harus ada wilayahnya
2.
Harus ada rakyatnya
3.
Harus ada pemerintahannya
4.
Harus ada tujuannyaMempunai
kedaulatan
Dalam
menjalankan fungsinya sebagai negara, dapat digunakan suatu instrument yang
disebut sebagai hokum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa,
yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat
oleh Badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap
peraturan-peraturan berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman
tertentu.
Sumber-sumber
hukum antara lain :
1.
Undang-undang
2.
Kebiasaan
3.
Keputusan-keputusan hakim
4.
Traktat
5.
Pendapat sarjana hokum
Unsur penting
suatu Negara adalah rakyat. Tanpa rakyat, maka Negara itu hanya ada dalam
angan-angan. Termasuk rakyat suatu Negara adalah semua orang yang bertempat
tinggal di dalam wilayah kekuasaan Negara tersebut dan tunduk pada kekuasaan
Negara tersebut. Berdasarkan peraturan hukum rakyat dapat dibedakan menjadi 2
yaitu Penduduk dan bukan penduduk.
·
Penduduk adalah mereka yang telah
memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Negara yang bersangkutan,
diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah Negara
itu.
·
Penduduk warga Negara : penduduk
yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah Negara tersebut dan mengakui
Pemerintahnya sendiri
·
Penduduk bukan Warga Negara : atau orang
asing adalah penduduk yang bukan warga Negara
·
Bukan Penduduk ialah mereka yang
berada dalam wilayah suatu Negara untuk sementara waktu dan yang tidak
bermaksud bertempat tinggal di Negara tersebut.
·
Asas kewarganegaraan
Adapun untuk
menentukan siapa-siapa yang menjadi menjadi warga Negara digunakan 2 kriteria,
yaitu :
1. Kriteria kelahiran : menurut asas
keibubapaan atau disebut pula “Ius sanguinis”. Di dalam asas ini, seorang
memperoleh kewarganegaraan suatu Negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang
tuanya, di manapun ia dilahirkan.
2. Kiteria menurut asas tempat
kelahiran atau “Ius Soli”. Di dalam asas ini seseorang memperoleh
kewarganegaraannya berdasarkan Negara dimana dia dilahirkan, meskipun orang
tuanya bukan warga Negara dari Negara tersebut
*SUMBER*
Langganan:
Postingan (Atom)